Kementerian Pertanian Susun Skema Pembiayaan Bioetanol yang Berpihak pada Ekonomi Rakyat
Jakarta, (29/9) – Setelah fokus mengamankan swasembada pangan dan protein, Kementerian Pertanian (Kementan) kini mempercepat langkah menuju kedaulatan energi nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara resmi memaparkan skema strategis pembiayaan industri bioetanol yang akan mensinergikan kekuatan BUMN, pihak swasta, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi berbasis komoditas pertanian. Hal ini dibahas tuntas usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (21/9/2026).
“Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” tegas Mentan Amran.
Tiga Komoditas Andalan dan Sinergi Pembiayaan 30:70
Pengembangan kawasan bioetanol akan bertumpu pada tiga komoditas pertanian utama yang sangat relevan dengan agroekosistem kita, Sob, yakni tebu, ubi kayu, dan jagung. Dari sisi pendanaan, pemerintah merancang skema investasi yang mengandalkan kolaborasi terukur:
- Prioritas BUMN: BUMN akan diprioritaskan masuk pada tahap awal dengan porsi pembiayaan sekitar 30 persen (atau dapat dimaksimalkan hingga 40-50% sesuai kapasitas riil).
- Porsi Swasta: Sisa kebutuhan investasi (sekitar 70 persen) akan dibuka lebar untuk sektor swasta.
- Jaminan Negara: Daya tarik utama bagi investor adalah jaminan kepastian dan legalitas lahan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal penentuan lokasi hingga legalitas kawasan industri bioetanol agar berjalan tertib.
Antimonopoli dengan Melibatkan 30 %Porsi Rakyat
Meski berskala mega industri, Mentan Amran menegaskan bahwa ekosistem bioetanol tidak boleh memonopoli keuntungan bagi korporasi saja. Masyarakat luas wajib menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku dan pengembangan usaha.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat,” jelasnya.
Selain alokasi untuk rakyat, pemerintah juga mendorong pelibatan pengusaha daerah secara berjenjang (dari tingkat kabupaten hingga provinsi) demi menjamin pemerataan ekonomi agar tidak hanya terpusat di ranah nasional.
Serap 8 Juta Pekerja untuk Wujudkan E20 pada 2029
Hilirisasi pertanian berbasis energi ini diproyeksikan akan memicu efek domino ekonomi yang masif, mulai dari tumbuhnya industri pengolahan baru hingga terbukanya lapangan kerja permanen bagi sekitar 8 juta tenaga kerja.
Pengembangan kawasan bioetanol ini ditargetkan berjalan secara bertahap menuju implementasi bauran energi E20 pada tahun 2029. Peningkatan produksi biofuel domestik ini akan menjadi benteng pertahanan Indonesia untuk menekan angka ketergantungan impor bahan bakar fosil.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkas Mentan optimistis.
Terima kasih telah membaca artikel kami. Kami ingin mengajak Anda untuk terus menjelajahi dan memperdalam pengetahuan Anda. Temukan berita terbaru dan artikel bermanfaat dengan mengklik tautan berikut "Klik di sini".
Artikel ini ditulis berdasarkan rilis pada Kementerian Pertanian berjudul "Dorong Ekonomi Rakyat, Mentan Amran Beberkan Skema Pembiayaan Pengembangan Bioetanol."